charupathib.com – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memperjelas jika Joko Widodo dan keluarganya bukan kembali kader, walau mereka tetap menggenggam Kartu Pertanda Anggota (KTA) partai. Pengakuan Hasto ini mendapatkan tanggapan dari Partai Golkar.
Sekretaris Sektor Organisasi Partai Golkar Derek Loupatty menerangkan jika Jokowi telah menjadi anggota kehormatan partainya walau tidak memiliki KTA. Dia menjelaskan, ada dua tipe keanggotaan di Partai Golkar, yakni anggota biasa dan anggota kehormatan.
Derek menerangkan, partainya memberi status anggota kehormatan ke beberapa negarawan, seperti presiden, wapres, dan bekas presiden.
“Mereka-mereka yang dipandang berjasa untuk negara. Jika mereka negarawan, tidak butuh ada KTA,” kata Derek di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis, 5 Desember 2024.
Dia memperjelas, Partai Golkar memandang Jokowi sebagai negarawan karena partainya memberikan dukungan bekas Gubernur Jakarta itu sepanjang dua masa menjadi presiden.
Derek menjelaskan, Golkar memberikan dukungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di pilpres atau Pemilihan presiden 2024, dan memandang ke-2 nya sebagai negarawan.
“Maka jika ada yang ucapkan harus pulangi KTA dan lain-lain, kelas Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan sebagainya untuk Golkar tidak butuh gunakan KTA. Mereka ialah negarawan dan wajib menjadi anggota kehormatan Partai Golkar,” tutur Derek.
Derek meneruskan, Gibran adalah anggota kehormatan Partai Golkar.
“Mas Gibran kan dicalonkan oleh Partai Golkar berpasangan dengan Pak Prabowo,” ucapnya.
Masalah masalah KTA partai muncul saat Hasto memperjelas jika Jokowi dan keluarganya bukan kembali kader, walau mereka tetap menggenggam KTA partai berlambang banteng moncong putih itu.
“Saya tekankan kembali jika Pak Jokowi dan keluarga tidak kembali menjadi sisi dari PDIP,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, teritori Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024.
Hasto menjelaskan, Gibran dan Bobby Afif Nasution, menantu Jokowi, tidak kembali menjadi anggota PDIP saat dicalonkan oleh parpol lain di pemilihan presiden atau pilkada atau Pemilihan kepala daerah 2024.
Adapun Gibran, yang awalannya menjadi kader PDIP, pilih berseberangan sikap dengan partainya di Pemilihan presiden 2024. Bekas wali kota Solo itu menjadi cawapres Prabowo di Pemilihan presiden 2024 melalui dukungan Konsolidasi Indonesia Maju (KIM).
Konsolidasi ini terbagi dalam Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Instruksi Nasional, Partai Demokrat, Partai Kebersamaan Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora. Dan PDIP mengangkat Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pemilihan presiden 2024.
Jokowi dan Bobby Nasution, yang ke-2 nya kader PDIP, memberikan dukungan opsi politik Gibran itu. Bobby lalu berpindah ke Partai Gerindra. Dia juga berkontestasi di pemilihan gubernur Sumatera Utara melalui support KIM Plus.
Hasto memperjelas, penghentian Gibran sebagai kader partainya ditunjukkan surat Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Surakarta, tempat KTA Gibran dibikin. Surat itu beritahukan jika berdasar Undang-Undang Partai Politik dan Bujet Dasar dan Bujet Rumah Tangga PDIP, keanggotaan Jokowi dan keluarganya dengan automatis stop.
Ke mass media, Jokowi awalnya mengutarakan, tetap menggenggam KTA PDIP.
“Ya, masih (simpan KTA PDIP),” kata Jokowi saat jawab pertanyaan mass media di rumah tinggalnya di Sumber, Solo, Jawa tengah, Selasa, 3 Desember 2024.
Memberi respon pengakuan itu, Ketua DPP PDIP Sektor Kehormatan Komaruddin Watudun minta Jokowi kembalikan KTA ke pengurus partainya. Keinginan itu dikatakan karena Jokowi tidak lagi anggota partainya sesudah berseberangan sikap dengan PDIP.