charupathib.com – Dikutip dari situs slot mgo777, Indonesia pada akhirnya cetak sejarah di zaman pemerintah Presiden Prabowo dengan penyeluncuran data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) sebagai referensi baru untuk semua kementerian, instansi atau pemda berkaitan pendistribusian bantuan sosial dan program pendayagunaan.
Dalam pengakuan tercatat di Jakarta, Mensos Saifullah Yusuf akui senang karena instruksi Presiden Prabowo sudah dilakukan dengan bersama lewat kerjasama lintasi kementerian dan instansi.
“Perintah Presiden data tunggal dan memerintah semua kementerian dan instansi memberikan data ke BPS supaya divalidasi, diukur kembali, saat ini menjadi data tunggal,” kata Mensos.
Saat sebelum dikukuhkan, dia akui sudah dikasih instruksi oleh Presiden Prabowo Subianto supaya bekerja dengan data tepat.
Dia menjelaskan sekarang ini instruksi Presiden Prabowo dapat dilakukan baik. Laporan final DTSEN ini sudah menjadi catatan sejarah untuk Indonesia.
“Di zaman Presiden Prabowo dengan instruksi yang terang dan transparansi semua menteri, DTSEN dapat diwujudkan,” paparnya.
Mensos menjelaskan dalam Perintah Presiden (Inpres), Kementerian Sosial (Kemensos) diberikan tugas memodernisasikan data. Masalahnya data memiliki sifat aktif karena ada selalu masyarakat yang wafat, lahir dan berpindah.
“Maka perlu transparansi dari kita untuk memuat semua inspirasi supaya mereka diikutsertakan dalam pemutakhiran. Dalam rencana pemutakhiran, bisa lewat lajur resmi, RT/RW yang diberi tanda tangan bupati, lantas naik ke DTSEN,” ucapnya.
Proses pemutakhiran data yang lain, yakni lewat lajur partisipatif melalui program Check Bantuan sosial. Pada program itu ada saran sangkal yang menerima bansos dengan menyertakan bukti.
“Orang tidak bisa cuma bicara tok tidak pas target. Tunjukkan dengan menyertakan banyak hal, ada ketetapannya,” ucapnya.
Di Kemensos, dia menjelaskan DTSEN seterusnya akan dipakai untuk data khusus pendistribusian bansos masa selanjutnya.
Dalam pada itu, Kepala BPS Amalia menjelaskan proses pemadanan data punya beberapa kementerian dan instansi ke DTSEN awalnya sudah ditanyakan ke Menko Pemas, Mensos, Menteri PPN, dan Mendagri sampai berbuah hasil akhir.
“Kami adukan DTSEN per 3 Februari telah dipastikan usai. Kami berterima kasih sebesarnya karena proses penunggalan DTSEN ialah kerjasama semua, bukan hanya kerja BPS,” kata Amalia.
Amalia mengatakan dalam DTSEN terdaftar 285 juta pribadi tunggal tidak ada reduplikasi, lantas ada 93 juta kepala keluarga (KK) yang resmi berdasar data Dukcapil.
Tetapi demikian, beberapa data ini tidak memiliki sifat final tetapi aktif hingga dibutuhkan pemutakhiran secara periodik.
“Karena data sosial selalu aktif tiap hari, kami telah berunding, kami akan peroleh input data kembali dan ground cek, kami balikkan ke tiga menteri sama sesuai instruksi Perintah Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2025,” ucapnya.
Sebagai informasi, DTSEN adalah integratif tiga pangkalan data khusus, yakni DTKS, Register Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Pemercepatan Penghilangan Kemiskinan Berlebihan (P3KE).
Koalisi data ini selanjutnya dites silang oleh BPS dengan Mekanisme Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) punya Kementerian Dalam Negeri buat pastikan ketepatan data.
Selesai terbitnya Perintah Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 mengenai DTSEN keluar, Tubuh Pusat Statistik (BPS) seterusnya memberikan laporan pemadanan data tunggal ke beberapa kementerian.
Laporan final DTSEN juga diberi tanda tangan oleh Menteri Koordinator Pendayagunaan Warga Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Rencana Pembangunan Nasional (PPN) atau Tubuh Rencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Kepala Tubuh Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.