charupathib.com – Dikutip dari situs slot mgo777, Pemerintahan Propinsi (Pemerintah provinsi) DKI Jakarta mengatakan program koalisi tanah vertikal (KTV) selainnya berperan mengatur fisik tempat tinggal di teritori kotor dan tidak pantas mempunyai tujuan supaya keadaan sosial dan ekonomi dari penghuninya bisa bertambah.
“Program pembaruan rumah dan KTV bukan hanya fisik dan sertifikat saja, tapi juga sosial dan ekonominya kami benahi,” tutur Kepala Sektor Pemukiman Dinas Perumahan Masyarakat dan Teritori Pemukiman (DPRKP) Propinsi DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum dalam seminar online (seminar-online) di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan untuk contoh Pemerintah provinsi DKI dapat memberikan fasilitas masyarakat untuk jualan di lantai dasar tempat tinggal KTV.
“Saat mereka berusaha (berjualan), kami saranai . Janganlah sampai mereka yang awalannya ekonominya bagus demikian masuk KTV menjadi tidak baik,” katanya.
Di lain sisi, masyarakat, ikat Retno, nanti memperoleh pengiringan khususnya dalam pengendalian tempat tinggal.
Tempat tinggal Koalisi Tanah Vertikal (KTV) ini adalah bangunan memiliki konsep vertikal empat lantai. Ini adalah program pengaturan dan pembaruan rumah yang bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruangan/Tubuh Pertanahan Nasional (ATR/BPN) buat memberi kejelasan hukum untuk yang tinggal di rumah.
Adapun sekarang ini, Pemerintah provinsi DKI telah membuat dua tempat tinggal lewat pola KTV yaitu di Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat dan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.
Dalam peluang itu, dosen arsitektur Kampus Indonesia Joko Adianto memiliki pendapat KTV menjadi opsi paling logis untuk mereka yang ada di daerah pemukiman padat.
“Dengan kepadatan warga yang lumayan tinggi, harus untuk mendapat ruangan hidup yang pantas memang satu diantara opsi yang paling logis ialah secara vertikal, hingga ruangan geraknya, privacy dapat terbangun,” ucapnya.
Disamping itu, kehadiran KTV dapat memberi hak menetap untuk masyarakat hingga mereka tidak butuh kembali merasa khawatir akan digusur.