charupathib.com – Dikutip dari situs slot gacor belo4d, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjelaskan jika Perancangan Undang-Undang mengenai Peralihan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI (RUU TNl) harus terus memprioritaskan dominasi sipil.
Disamping itu, Ibas seperti info diterima di Jakarta, Selasa, menjelaskan penyertaan TNI di ranah sipil dalam RUU TNI harus memiliki sifat perkuat, bukan menyelimpang dari lajur seharusnya. Karena, TNI berperanan besar dalam menjaga kesatuan dan kedaulatan negara.
“RUU TNI ini ialah produk yang kita koreksi bersama mengikutsertakan pemerintah, tentara, sipil, dan parlemen. Selama ini, banyak saran dan peralihan berkaitan pasal pasal tertentu. Kita ingin dominasi sipil masih tetap diprioritaskan, tapi kita harus juga tahu, TNI penting juga untuk diikutsertakan pada beberapa kegiatan yang disamakan penempatannya,” sebut ia.
Menurut Ibas, TNI adalah pilar khusus ajudan kedaulatan negara. Ditambah, sekarang ini teror bangsa tidak cuma kedaulatan senjata fisik atau perang, tapi juga berbentuk operasi militer selainnya perang, seperti pengatasan terorisme, musibah, dan narkotika.
“TNI ialah ajudan kedaulatan negara. Pikirkan, distorsi kita bukan fisik, senjata, bom, saat ini bahkan juga ke arah perangnya narkotika. Perangnya taruhan online dan perangnya utang online ilegal,” kata Ibas.
Oleh karenanya, ia memandang, RUU TNI tetap perlu mengulas batas yang terang berkenaan keterkaitan TNI di ranah sipil. Dia yakini hal itu bukan bentuk hidupkan lagi dwifungsi militer.
“Saya percaya, tidak masuk ke dalam ranah-ranah yang tidak dibutuhkan. Karena itu, ada limitasi untuk TNI yang dapat terturut di ranah-ranah sipil tersebut; karena itu sisi dari dominasi sipil dan bukan kembali lagi ke dwifungsi,” ucapnya.
Selanjutnya, ia mengutamakan jangan ada standard double dalam penegakan ketentuan, terutama berkenaan kewajiban memundurkan diri untuk prajurit yang ingin bekerja di ranah sipil.
Dalam masalah ini, Ibas memberikan contoh Menteri Koordinator Sektor Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang melepas profesi militernya saat sebelum menekuni di sektor politik.
Ibas menyebutkan ketentuan penyertaan TNI di ranah sipil dibuat tidak untuk penyelewengan, tapi malah pengokohan. Dia akui akan ada di garda paling depan bila ada ketentuan yang berpengaruh jelek untuk bangsa.
“Saya akan protes bila ada yang tidak sesuai dengan, dan saya akan ada di muka sampaikan pandangan-pandangan yang obyektif,” ucapnya.
Janganlah sampai, tambah Ibas, jasa TNI semenjak saat lalu dalam menjaga kedaulatan negara rusak karena rumor RUU TNI. Karena itu, dia ajak warga menjaga proses legislasinya.
Ibas sampaikan pandangannya itu saat terima audiensi Komunitas Komunikasi Putra Putri Pensiunan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di Gedung MPR RI, Jakarta, Senin (17/3).